Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan para sahabat anggota dan alumni PMII. Berangkat dari komitmen kami untuk kemajuan PMII, kami berharap ada kemajuan-kemajuan signifikan dalam proses pengembangan PMII, termasuk di dalamnya adalah pengurus, anggota, alumni, dan juga infrastruktur PMII.

Ada sinyalemen yang mengatakan bahwa organisasi yang sehat adalah organisasi yang dibiayai oleh warganya sendiri, begitu pula negara yang sehat adalah negara yang dibangun dari biaya rakyatnya melalui pajak. Begitu juga dalam konsep zakat dalam Islam, tidak lain adalah untuk membiayai kebutuhan pengembangan sumberdaya umat menjadi jauh lebih sejahtera.

Dalam AD/ART PMII tentang Hak dan Kewajiban Anggota disebutkan bahwa anggota biasa berkewjiban membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarannya ditentukan oleh pengurus cabang. Sedangkan dalam bab tentang keuangan juga dijelaskan tata cara pembagiannya, uang pangkal untuk PB dan PKC, sedangkan iuran untuk Rayon, Komisariat, dan Cabang. Namun sampai saat ini ketentuan ini tidak pernah berjalan sesuai aturan. Sesungguhnya, jika mengacu pada kondisi ini tentu kita ini selalu melanggar aturan yang kita buat sendiri. Tapi saya tidak mau membahas ini. Saya lebih menekankan tentang sumber pendanaan dan pengelolaannya. Namun, ini hanyalah sekadar usulan dan pandangan saya. Dilaksanakan syukur, tidak dilaksanakan juga tidak rugi.

Atas pertimbangan di atas, pada dasarnya kami melihat bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan uang pangkal dan iuran sebagaimana aturan di atas tampaknya memang bukan saja sulit diwujudkan, tetapi juga tampaknya mimpi yang utopis. Namun demikian tampaknya kami melihat ada satu lubang kecil peluang yang mungkin bisa dimasuki untuk mewujudkan cita-cita itu. Kami melihat alumni, khususnya yang tergabung dalam IKAPMII, adalah orang-orang yang pernah dibesarkan, diuntungkan, dan bahkan dibiayai oleh PMII baik secara langsung atau tidak langsung, baik selama dia aktif di PMII atau sudah alumni, mereka mendapatkan pekerjaan atau kekayaan yang diakibatkan karena pernah berPMII secara langsung atau tidak langsung, mengakibatkan mereka punya penghasilan.

Tampaknya, alumni-alumni PMII yang masuk dalam kategori yang saya sebut di atas adalah orang-orang yang mempunyai hutang pada PMII. Sebut saja, misalnya, para mantan Ketua Umum dan Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekjen, serta para mantan pengurus PB PMII adalah orang-orang paling mungkin telah mendapatkan penghasilan yang diakibatkan oleh PMII secara langsung atau tidak. Bukan hanya itu, masih banyak lagi kelompok-kelompok alumni PMII yang lain yang memungkinkan mendapatkan kekayaan yang diakibatkan pernah aktif di PMII.

Ada orang yang pernah mengatakan bahwa bukti dari loyalitas dan dedikasi seseorang adalah merasa puas jika bisa memberi sesuatu pada orang dan atau lembaga yang pernah mengantarkan kesuksesannya. Ada pula yang mengatakan bahwa salah satu bukti kebesaran seseorang adalah seseorang tersebut bisa menunjukkan pada orang lain bahwa dia adalah orang yang ikut berperan pada kelompoknya.

Atas dasar itu semua, rasanya para alumni PMII, khususnya yang aktif di IKAPMII, tidak merasa keberatan jika harus menyerahkan 2,5 persen dari penghasilan pokoknya untuk PMII secara berkala. Pertanyaan yang muncul adalah buat apa atau ke mana uang tersebut akan didistribusikan? Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan uangnya? Dan bagaimana teknis pelaksanaannya?

Penerimaan uang tersebut memang harus ditentukan distribusinya, sehingga pertanggungjawabannya pun jelas. Setidaknya program kegiatan yang bisa dibiayai oleh uang ini adalah program kegiatan yang sifatnya elementer untuk pengembangan kader dan pembangunan infrastruktur PMII.

Pengembangan kader, misalnya, yang bisa dibiayai dengan uang ini adalah penerbitan buku-buku panduan dasar berorganisasi ala PMII untuk seluruh kader PMII, khususnya yang ikut Mapaba, sekaligus penyebaran buku tersebut seluruh rayon dan komisariat se-Indonesia. Sedangkan yang dimaksud pembangunan infrastruktur PMII adalah, misalnya, sebagai dana stimulan pembangunan kantor-kantor sekretariat PMII seluruh Indonesia. Tentu saja perencanaan pembangunan ini harus bertahap, misalnya, pada tahun pertama untuk mendorong pembangunan dua sekretariat PKC dan seterusnya. Atau ada upaya memberikan beasiswa pada kader PMII yang telah diseleksi secara obyektif. Yang jelas ada daftar program kegiatan yang pasti dan jelas.

Dengan program kegiatan yang jelas, tentu saja diharapkan laporan keuangannya pun akan mudah. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan hasil zakat ini benar-benar harus laporkan secara berkala pula. Sebab, dengan transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan sistem manajemen tersendiri dalam mengurus keuangan ini, karena akan terkait dengan sistem penarikan keuangan dan pelaporannya.

Sedangkan teknik pengumpulan uang tersebut memang perlu banyak pendekatan. Salah satu yang mungkin laksanakan adalah program auto debit dari rekening alumni, pembayaran melalui bank/ atm, dan penarikan secara manual. Semua sistem tersebut tentu saja ditawarkan sebagaimana formulir yang diajukan.

Begitulah kira-kira usulan orisinal saya, untuk menyambut ulang tahun PMII. Tangan terkepal, maju ke muka....MERDEKA.. Tunjukkan bahwa PMII benar-benar bisa mewujudkan pembela bangsa dan penegak agama, ilmu dan bakti diberikan, adil dan makmur diperjuangkan... DIRGAHAYU PMII...

kirim ke teman | versi cetak